Saatnya Berbagi di Industri Telekomunikasi

Published Selasa, 27/09/2016 WIB   admin  

Jakarta - Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam kehidupan manusia modern saat ini.

Tanpa teknologi telekomunikasi, tidak dapat kita bayangkan bagaimana dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari dengan baik di tengah-tengah kemacetan lalu lintas yang sudah super kusut di beberapa kota besar di Indonesia.

Bagaimana kita harus memonitor kegiatan anggota keluarga bersamaan dengan kesibukan pekerjaan dan aktivitas sosial lainnya tanpa teknologi telekomunikasi, baik yang berbasis data maupun voice.

Industri telekomunikasi saat ini sudah menjadi sunset industry bukan lagi industri yang padat untung seperti 10 - 15 tahun lalu.

Sehingga kalau manajemen tidak kreatif dalam mengelola belanja modal (Capex), biaya operasi (Opex) dan regulasi tidak mendukung, maka korporasinya bisa bermasalah.

Efisiensi, kreatif disertai regulasi yang mendukung untuk berkembang secara fair menjadi kunci utama saat ini bagi industri telekomunikasi untuk bisa berkelanjutan.Untuk menunjang keberlangsungan industri telekomunikasi di tengah minimnya penguasaan teknologi dan resesi ekonomi dunia yang terus berkepanjangan, Pemerintah harus muncul dengan pengaturan regulasi yang tegas, cerdas dan memberikan ruang industri untuk terus tumbuh bersama konsumen secara efisien bukan monopoli.

Namun dalam proses menuju pengaturan industri telekomunikasi yang efisien, terjangkau dan merata banyak mengalami kendala, terutama dari pihak yang selama ini merasa dianakemaskan karena masih merah putih sehingga menjadikannya industri telekomunikasi dominan.

Mengapa jadi masalah? Memangnya tidak ada solusi? Saat semua industri telekomunikasi sudah tidak ada yang 100% dimiliki oleh pemerintah atau swasta nasional, maka tidak ada salahnya rezim regulasinya tidak proteksi dan monopoli.Kendala Pengaturan dalam Berbagi Infrastruktur di Industri Telekomunikasi Berbagi atau sharing menjadi tren di banyak bidang dan di banyak negara saat ini.

Berbagi dilakukan oleh satu pihak yang kelebihan kapasitas (operator dominan) dengan pihak lain yang memerlukan tambahan kapasitas.

Di satu sisi bagi pemain dominan, berbagi akan mengurangi kapasitas yang idle sehingga efisiensi meningkat.

Di sisi lain juga akan menghemat biaya investasi bagi pendatang baru ataupun pemain kecil.

Contohnya berbagi jaringan (network sharing) di antara operator telekomunikasi.Berbagi jaringan bisa pasif dan bisa juga aktif.

Berbagi yang masuk kategori pasif saat ini sudah berlangsung di Indonesia.

Misalnya berbagi menara, frame antena, sumber daya listrik, sistem pendinginan, bangunan dll.

Selain itu ada berbagi pasif yang namanya MORAN (Multi Operator Radio Access Network), seperti backhaul.

Berbagi pasif ini menurut data di internet dapat menghemat Capex antara 14% - 30% dan Opex antara 8% - 25%.

Di tengah kondisi ekonomi yang parah ini, penghematan sebesar ini seharusnya menjadi sesuatu bagi industri telekomunikasi.

Berbagi secara pasif regulasinya sudah lengkap.

Tinggal penegakan hukumnya perlu dipertegas.Sedangkan untuk berbagi secara aktif, seperti penggunaan Multi Operator Core Network (MOCN), diperlukan payung hukum.

Penggunaan MOCN ditujukan supaya semua operator efisien dan tidak ada lagi yang dominan, seperti yang banyak dilakukan oleh operator telekomunikasi di Eropa, misalnya Inggris (T-Mobile dengan 3 atau Vodafone dengan O2) atau Swedia (Tele2 dengan Telenor atau Tele2 dengan Telkia Sonera atau Telenor dan 3).

Artinya di era digital sekarang ini berbagi adalah sebuah keniscayaan, bukan lagi zamannya monopoli atau dominan.Saat ini Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menggodok Amendemen Peraturan Pemerintah (PP) No.

52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi maupun PP No.

53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Amendemen ini masih alot pembahasannya di level Kementerian terkait karena operator dominan belum setuju dengan berbagi aktif ini.

Semoga tidak lama lagi PP baru ini akan selesai.Dengan MOCN operator diharapkan akan dapat berhemat di sisi Capex sebesar 28% - 42% dan Opex sebesar 20% -26%.

Artinya penghematan ini diharapkan akan meningkatkan jumlah site dan coverage.

Saat ini operator telekomunikasi yang sudah berbagi adalah antara Telkom dan Telkomsel.

Sehingga Telkomsel, khususnya di luar Jawa, sangat efisien karena dapat berbagi dengan jaringan transmisi milik PT Telkom.

Tidak seperti operator lain belum dapat berbagi dengan jaringan PT Telkom.

Mungkin ini kehebatan Telkomsel yang merupakan anak perusahaan PT Telkom, khususnya di luar Jawa.Di Pulau Jawa karena infrastruktur telekomunikasi relatif sudah merata bagi semua operator, baik secara berbagi maupun tidak, efisiensi operator tidak terlalu bermasalah.

Namun di luar Jawa menjadi masalah karena hanya satu operator yang berbagi jaringan transmisi, sedangkan yang lain belum.

Sehingga tarif di luar Pulau Jawa menjadi mahal karena adanya dominasi operator.

Yang dominan dapat menikmati keistimewaan dan yang minoritas akan tersingkir karena jangkauannya terbatas, konsumen non dominan dikenakan interkoneksi ketika off net ke operator dominan.

Sementara pelanggan dominan bisa lebih murah ketika mengontak sesama pelanggan dominan melalui on net Sering muncul di media bahwa yang dominan memang harus dilindungi karena merupakan anak perusahaan BUMN dan perusahaan nasional, sedangkan yang lain bukan BUMN tetapi swasta asing.

Apa betul demikian karena semua operator telekomunikasi sebagian pemiliknya asing.

Apa betul operator dominan itu masih mayoritas milik nasional karena dia anak perusahaan BUMN ? Coba kita analisa sedikit berikut ini.PT Telkomsel adalah benar anak perusahaan PT Telkom, Tbk.

Komposisi PT Telkom saat ini 52,55% milik Pemerintah RI dan 47,45% milik publik sejak November 1995.

Sementara PT Telkomsel, 35% sahamnya milik Singtel dan 65% milik PT Telkom Tbk.

Namun karena PT Telkom sudah go public, maka saham Pemerintah RI di Telkomsel patut diduga tinggal 34,15% dan saham publik sebesar 30,85%.

Artinya kan Singtel menjadi pemegang saham mayoritas (35%) di Telkomsel.

Patut diduga di porsi saham publik, Singtel juga masuk.

Jadi Pemilik saham mayoritas Telkomsel tentunya Singtel.

Betul tidak ? Lalu siapa sebenarnya yang tidak setuju berbagi?Langkah Pemerintah Pemerintah harus segera menyelesaikan Amendemen PP No.

52 dan 53 Tahun 2000 supaya berbagi jaringan atau kapasitas segera mempunyai payung hukum.

Dengan berbagi maka industri telekomunikasi kita, khususnya di luar Jawa, akan lebih efisien dengan optimalisasi jaringan dan konsumen juga akan dikenakan tarif lebih yang lebih masuk akal sesuai dengan pelayanan.

Untuk berbagi jaringan (network sharing) antar operator sebaiknya dilakukan secara business to business supaya operator dominan tidak merasa diperas dan operator minoritas bisa semena-mena.

Silahkan dibicarakan secara B to B supaya fair.

Itulah indahnya berbagi.

*) AGUS PAMBAGIO adalah adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen.

(jsn/ash)

Sumber : detik.com


Join our Newsletter



facebook twitter pinterest feed

Locations

  • Klego, Boyolali, Jawa Tengah
  • Jl.Kenari 2, Senen, Jakarta
android

Contact